20121201

Korupsi, Kriminal dan Patologi Sosial

By : IAIN SUNAN AMPEL.
Sudah lebih dari sepuluh tahun berjalan sejarah reformasi di Indonesia dengan membawa beberapa agenda yang menjadi cita-cita seluruh bangsa.
Berbagai usaha dan program dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi, mulai dari membuat undang-undang anti korupsi sampai mendirikan lembaga dan institusi yang berhubungan dengan kegiatan pemberantasan dan upaya pencegaahan tindakan atau perilaku tersebut, yang dinamakan KPK yaitu Komisi Pembrantasan Korupsi.
Namun dalam kenyataanya perilaku korupsi makin marak dan makin beragam bentuknya, makin banyak para pejabat dan mantan pejabat yang sudah diproses oleh KPK makin banyak pula muncul kasus baru. Bentuk-bentuk perilaku masyarakat yang menyimpang dari norma-norma kepatutan sudah semakin dianggap hal yang wajar. Mulai dari amuk massa, prilaku agresif dan kekerasan kelompok, penjualan orang, pencurian, prostitusi, fitnah dan kriminalisasi sampai memang perilaku para pemimpin yang korup dan tidak malu-malu merasa diri tidak besalah di hadapan publik, padahal bukti dan fakta tidak bisa dibantahkan, lalu sibuk mencari pembenaran dan kambing hitam dengan menyalahkan orang lain.
Pertanyaannya apakah perilaku korupsi di Indonesia ini sudah menjadi penyakit yang sangat kronis sehingga juga membutuhkan penanganan yang sangat intensif dan memerlukan system perawatan serta pengobatan dengan dosis yang lebih dari tindakan setengah-setengah. Jawabannya
tentu saja iya kalau semua pihak menganggap bahwa fenomena korupsi ini sudah menjadi penyakit sosial atau perilaku sosiopatik yang mengkhawatirkan karena mengakibatkan kondisi keuangan Negara dalam keadaan gawat darurat.
Dalam kajian Patologi Sosial, Perilaku korupsi termasuk suatu tindakan atau perilaku yang menyimpang, atau deviasi sama dengan tindakan kriminal lainnya seperti; perjudian, pelacuran, perkosaaan, pencurian, pembunuhan dan lain lain. Bahkan dalam pembahasan kesehatan mental dan Psikologi perilaku tersebut termasuk dalam mental yang tidak sehat dan perilaku menyimpang dan ganguan-ganguan kontrol diri.
PEMBAHASAN
A. Patologi Sosial dan Perilaku Sosiopatik
Pengertian Patologi Sosial,
Para sosilog mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal (Kartini Kartono,1997). Menurut Gilin dalam (Mudjiran, 2002) mengatakan patologi sosial adalah keadaan masyarakat yang maladjustment dipandang dari segi kebudayaan, dimana keadaan tersebut mengganggu peranan anggota kelompok masyarakat tertentu sehingga dapat mengakibatkan hancurnya ikatan sosial antar masyarakat tersebut.
Secara etimologis, kata patologi berasal dari kata Pathos yang berarti disease atau penderitaan atau penyakit dan Logos yang berarti berbicara tentang, atau pembahasan tentang atau ilmu tentang sesuatu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit. Madsud dari pengertian di atas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep ini bermula dari pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian diberlakukan pula untuk masyarakat, karena dalam pandangan sosiolog masyarakat itu tidak berbeda dengan organisme atau biologi sehingga dalam kehidupan bermasyarakat juga dikenal dengan konsep penyakit. Sedangkan kata sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yakni individu atau manusia yang saling berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, dalam konsep terbaru hubungan yang dimaksud disini bukan manusia atau manusia dalam arti fisik saja tetapi, dalam arti yang lebih luas yaitu comunity atau masyarakat. Maka pengertian dari patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau Ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakekat adanya mnusia dalam hidup masyarakat. (Taufiq Winarno….)
Secara istilah Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Jadi ilmu tentang “penyakit masyarakat”. Maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum.
Dalam beberapa pendekatan lain patologi sosial dikenal juga dengan istilah diantaranya; masalah sosial, disorganisasi sosial, disintegrasi sosial, maladjustment, abnormal, sociatri dan Sociopathic, yang secara umum pengertianya adalah sama yakni bentuk-bentuk fenomena perilaku masyarakat yang menyimpang, berbeda dari aturan dan kesepakatan norma kelompok, sakit dan tidak normal.
Para pengamat sosial mengkategorikan perilaku sosiopatik itu berdasarkan pada beberapa pendekatan diantaranya:
1) Approach Biologis yakni pendekatan biologis, sosiopatik dalam hal ini terfokus pada bagian genetik yang beranggapan bahwa,
a. Patologi itu menurun melalui gen / plasma pembawa sifat di dalam keturunan, kombinasi dari gen-gen atau tidak adanya gen-gen tersebut
b. Ada pewaris umum melalui keturenan yang menunjukkan tendesi untuk berkembang kearah pathologis (tipe kecenderungan yang luar biasa abnormal)
c. Melaui pewarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah, yang akan berkembang kearah tingkah laku sosiopatik.
2) Approach Psychologist dan Psychiatris
Pendekatan psikologi dalam memahami tingkahlaku sosiopatik atau individu melanggar norma-norma sosial yang ada antara lain karena faktor-faktor antribut personal diantranya kemampuan dan perkembangan kopetensi individu dalam; intelegensi, sifat-sifat kepribadian, proses berfikir, motivasi, sifat hidup yang keliru, internalisasi yang salah. Sedangkan pendekatan Psikiatri berdasarkan teori konflik emosional dan kecenderungan psikopatologi yang ada di balik tingkahlaku menyimpang.
3) Approach Sosiologis
Para sosiolog berpendapat penyebab tingkahlaku sosiopatik adalah murni sosiologis yaitu tingkahlaku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan suatu norma umum yang pada suatu tempat dan waktu tertentu sangat ditentang atau menimbulkan akibat reaksi sosial “tidak setuju”. Reaksi dari masyarakat antara lain berupa, hukuman, segregrasi (pengucilan / pengasingan), pengucilan, Contoh: mafia (komunitas mafia dengan perilaku pengedar narkoba, korupsi)
Dalam kajian patologi sosial perilaku sosiopatik dikelompokkan pada tiga kategori, yaitu diferensiasi dan deviasi yakni perbedaan dan penyimpangan. Sedang deviasi dari fungsinya dibedakan pada: 1. Deviasi individual yakni bersumber pada faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu
2. Deviasi Situasional yakni karna pengaruh kekuatan-kekuatan situasi di luar diri individu dimana situasi tersebut merupakan bagian integral, missal karna lapar orang mencuri, karena patah hati orang melacur dll.
3. Deviasi sistematik yakni pada hakekatnya adalah sub kultur atau satu system tingkah laku, disertai organisasi sosial khusus, status formal, pikiran-pikiran tentang nilai-nilai rasa kebangsaan, norma dan moral tertentu yang berbeda dengan situasi umum. Atau dalam bahasa lain semua pemikiran dan perbuatan yang menyimpang dari norma umum, kemudian dirasionalisasikan atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola yang menyimpang itu sehingga penyimpangan atau deviasinya terkesan teroganisir dan sistematik, missal para teroris, mafia hukum, Bandar narkoba dll. (Kartini kartono, 1997)
B. Kriminal
Kriminal didefinisikan juga sebagai kejahatan, atau perbuatan yang meliputi; 1.merugikan orang lain baik material maupun non material 2. merugikan masyarakat secara keseluruhan 3. merugikan negara 4. menggangu stabilitas keamanan masyarakat.
Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis atau secara hukum tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kajian kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal dan formal, sedang secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dengan kata lain terdapat korban dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.
Dalam pendekatan hukum selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.
Perilaku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi baik kondisi sosial maupun kondisi individu dalam kontek situasi sosial diantaranya;
1. Pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan sosial dan diferensiasi kebudayaan melahirkan defferential association yang memiliki norma tersendiri yang kadang melahirkan pergesekan dan konflik budaya, dalam konflik budaya menimbulkan kesamaran norma sehingga melemahkan control sosial. Dalam masyarakat yang mengalami kesamaran norma, norma lama ditinggalkan sedangkan norma baru belum di temukan sehingga kadang kala memunculkan perilaku experiment yang membahayakan ( Mudjiran, 2002).
2. Perbedaan ideologi politik, persaingan yang tidak sehat antara partai politik melahirkan perilaku menghalalkan segala cara untuk kepentingan sesaat kelompoknya, fitnah, blak campain, prasangka sosial, diskriminasi, mencari keuntungan yang sebesar-besanya dengan merugikan kelompok lain bahkan kepentingan Negara dan rakyat, melahirkan aggresivitas kelompok yang di rugikan.
3. Kepadatan dan komposisi penduduk, urbanisasi perpindahan penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang pada umumnya tidak dibekali dengan keterampilan hanya modal nekat, pada hal kehidupan kota memiliki tantangan persaingan yang ketat sehingga orang banyak mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan, mencuri, merampok dan tindakan kejahatan lainnya.
4. Perbedaan distribusi kebudayaan, ketidak seimbangan perubahan sosial antara satu budaya dengan budaya lain melahirkan ketimpangan sosial dalam gaya hidup yang salah suai.
5. Perbedaan kekayaan dan pendapatan, kesenjangan sosial yang terlalu extrim melahirkan kecemburuan sosial, yang menumbuh suburkan sikap-sikap negatif antar kelompok dan kelas sosial yang berujung pada konflik kelas sosial
6. Mentalitas yang labil, faktor yang terakhir ini adalah pandangan psikologis yaitu faktor atribut individual yang ada pada diri masing-masing anggota kelompok sosial. Adapun tipe atau jenis-jenis menurut penggolongan para ahlinya adalah sebagai berikut ;
a. Penjahat dari kecendrungan(bukan karena bakat).
b. Penjahat karena kelemahan(karena kelemahan jiwa sehingga sulit menghindarkan diri untuk tidak berbuat).
c. Penjahat karena hawa nafsu yang berlebihan ; dan putus asa.
Lebih jauh lagi dalam kajian psikologi sosial kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. perilaku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria: dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi tertentu.
Kehidupan masyarakat modern yang sangat komplek telah menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil yang tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Keinginan untuk pemenuhan kebutuhan materi kekayaan dan barang-barang mewah-tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan kriminal.
C. Korupsi
Secara bahasa, kata “Korupsi” yang berasal dari kata corruptio (Latin) kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Kata ini sebenarnya sudah dipakai sejak zaman para filosof Yunani kuno, diantaranya Aristoteles misalnya, memakai kata itu dalam judul bukunya De Generation et Corruptione. Dalam pemahaman Aristoteles, kata korupsi yang ditempatkan dalam konteks filsafat alamnya lebih berarti perubahan, perubahan dalam artian negative perubahan yang kearah kerusakan atau pembusukan. Kemudian Lord Acton, dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton (1887), menghubungkan korupsi dengan kekuasaan dalam kata-katanya yang terkenal: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, menjadikan pergeseran semantis (makna) dari kata korupsi itu sendiri yang mengaitkannya dengan kekuasaan. Kata korupsi dalam pandangan Aristoteles lebih mengambarkan akibat, sedangkan makna kedua adalah mengambarkan sebab.
Secara pandangan umum korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.
Berdasarkan pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu dari pihak penguasa atau pejabat Negara perilakunya bias berupa:
• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon, mengatakan, “Corruption is stealing from the poor karena koruptor tak bisa mencuri dari orang kaya. Koruptor membuat rakyat tak pernah bisa beranjak dari kondisi kemiskinannya karena apa yang seharusnya menjadi milik mereka justru dicuri. ( Kompas, 2011). Korupsi dalam artian lebih besar bukan hanya korupsi duit, tetapi ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat. Faktor penyebab
a. Korupsi dalam pandangan Sosial budaya
Mohammad Hatta mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya, artinya bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Secara historical sisa -sisa budaya dalam sistem feodal yang menganggap, menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk itu rakyat sendiri harus berkorban dan menderita, tidaklah merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi karna dianggap ”wajar ”. Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia dewasa ini masih belum berubah ke arah menolak sama sekali system.
b. Korupsi dalam pandangan Politik
Pada umumnya korupsi dimasukkan orang sebagai masalah politik karena menyangkut penyalahgunaan (misuse) kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Pemerintah telah merumuskan UU Anti Korupsi yang terdiri dari empat unsur penting, yaitu unsur penyalahgunaan wewenang, unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi, unsur merugikan keuangan negara dan unsur pelanggaran hukum. Kalau terjadi tindak korupsi, pelakunya langsung bisa dijerat dengan tuduhan atas empat unsur tersebut. Adapun pengertian lain tentang korupsi dirumuskan oleh Robert Klitgaard. Klitgaard merumuskan bahwa korupsi terjadi karena kekuasaan dan kewenangan tidak diimbangi dengan akuntabilitas (pertanggung jawaban), sehingga dapat dirumuskan:
C = M + D – A
Corruption = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas.
c. Korupsi dalam pandangan Psikologi
Secara umum munculnya perilaku dalam teori psikologi adalah hasil fungsional antara faktor personal yang bersifat internal dengan faktor enveronmental yang bersifat ekternal, dengan rumus B=f ( P x E). Faktor personal sebagai atribut individual terdiri dari; kognitif, affektif, personality, sikap, belif, motivasi, sosial skill dan lain-lain, sedangkan faktor eksternal, adalah lingkungan sosial, budaya, agama, pendidikan, gaya hidup dan yang lainnya.
Teori ini bisa dipakai dalam memahami perilaku korupsi, salah satu atribut individualnya adalah masalah motivasi. (Djamaludin ancok, 2004), merujuk pada teori motivasi berprestasi dari Mc Clelland, motivasi berprestasi adalah dorongan pada individu untuk meningkatkan prestasi kerjanya karna individu yang memiliki motivasi berprestasi yan tinggi akan selalu ingin mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan meletakkan standar yang tinggi pada kualitas hasil pekerjaannya.
Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi suka dengan tantangan dan tidak puas dengan hasil kerjanya yang setengah-setengah atau mutu yang rendah, disamping itu mereka mengunakan cara-cara yang a-moral atau jalan pintas dalam mencapai tujuannya. Penelitian yang menghubungakan antara motivasi berprilaku a-moral (mencuri, menipu, dll) dengan motivasi berprestasi, melihatkan hubungan negatif. Artinya individu yang motivasi berprestasinya tinggi tidak menyukai perbuatan yang a-moral (Djamaludin ancok, 2004).
Sebaliknya individu yang memiliki motivasi berprestasi rendah, akan bekerja asal jadi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan bekerja santai, malas-malasan tetapi tetap menerima gaji yang besar, kalaupun gajinya kecil mereka menjadikannya alasan untuk malas bekerja dan melakukan pembenaran untuk menggunakan wewenangnya dalam mendapatkan uang tambahan, pelicin suap dan sebagainya.
Penyebab dari faktor eksternal salah satunya adalah berdasarkan perhitungan pendekatan rasional-analitis, tindakan korupsi tersebut adalah hasil dari realisasi keputusan yang telah diambil berdasarkan pada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut seperti rumus tindakan kejahantan yang telah di paparkan sebelumnya yaitu, Dalam rumus ini SU= (Subjective Utility), yaitu pertimbangan pelaksanaan pelaku korupsi dilakukan atau tidak tergantung dari p(S) (Probability of Success) sejauh mana kemungkinan akan keberhasilannya ditambah faktor G (Gain) yaitu besar atau kecilnya keuntungan yang akan diperoleh kemudian pertimbangan p(F) (Probability of Fail) yaitu besar atau kecilnya kemungkinan akan kegagalan dan factor L (Loss) yaitu besar atau kecilnya kerugian yang akan di terima jika tertangkap atau diketahui.
Jika kemungkin besar berhasil lebih tinggi dari kemungkinan gagal, karena kekuasaan dan wewenangnya, kemudian di tambah dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang besar dari kerugian, karena korupsinya milyaran, hukumamnya hanya, 2 sampai 7 tahun dan akan banyak lagi potongan remisi segala macam serta fasilitasnya berbeda dengan napi lain kalau ketangkap, maka kemungkinan untuk korupsi akan semakin besar pada diri individu.
Selain faktor di atas banyak lagi aspek psikologis yang menyebabkan seseorang untuk melakukan korupsi, personality yang tidak sehat, tidak mandiri, lokus of control terhadap prilaku yang rendah, ketidak matangan emotional, proses berfikir jangka pendek, pengaruh kelompok sosial, gaya hidup yang hedonism dan lain sebagainya mendorong seseorang untuk berprilaku menyimpang dan menghalakan segala cara.
KORUPSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL
Negara Indonesia adalah negara yang termasuk memiliki suber daya alam yang kaya, tetapi karena pemerintahannya tidak dapat mengelolanya dengan system manajement yang baik sehingga keuntungan dari kekayan itu hanya sedikit yang dapat dinikmati oleh rakyat. Pemerintah justeru memperbanyak hutang untuk pembanggunan dan mencukupi pemasukan negara sehingga rakyat pun terlilit dalam kemiskinan permanen. Kemiskinan yang berkepanjangan menumpulkan kecerdasan dan kreatifitas bahkan menimbulkan sikap-sikap hopless putus asa sehingga banyak yang mencari jalan pintas untuk mengatasi ersoalanya dengan perilaku menyimpang dan menghalalkan segala cara, mencuri, merampok, berjudi masuk terjerembap dalam kurungan keyakinan mistik, fatalism dan lain-lain.
Kepercayaan terhadap pentingnya nilai-nilai prestasi, kerja keras, kejujuran, dan keterampilan, kecerdasan semakin memudar karena kenyataan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat menunjukkan yang sebaliknya, banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi tetap saja miskin dan menjadi orang pinggiran hanya karena mereka datang dari kelompok keluarga yang tak beruntung, seperti para petani, kaum buruh, pedangan kecil dan pegawai rendahan. Sementara itu, banyak yang mendapatkan kekayaan dengan mudah aman walau tidak jujur, kerja santai, tidak kreatif karena mereka datang dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat, penguasa, dan para tokoh masyarakat.
Akibatnya, muncul keyakinan pada masyarakat bahwa tidak perlu jujur, karena orang jujur tidak akan mujur, tidak perlu pandai karena yang dibutuhkan berpandai-pandai, tidak perlu kerja keras karena dengan jalan korupsi kolusi dan nepotisme, meyuap, menjilat lancar semua urusan. Kepercayaan terhadap pentingnya kecerdasan intelektual pun menurun karena hanya dipakai para elite untuk membodohi masyarakat saja. Pengaruh media dan gaya hidup yang materialistis berlebihan sebaliknya, menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya adanya peruntungan hingga menempuh jalan-jalan instan yang berbahaya, budaya memanipulasi dan budaya permisif terhadap penyimpangan sehingga perdukunan, perjudian, kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya dalam berbagai bentuk semakin marak di mana-mana.
Disamping itu persoalan penegakan hukum yang tidak tegas, pandang bulu, tebang pilih makin menjadi reinforcement penguatan perilaku menyimpang tersebut karena masyarakat menilai hukuman bagi para koruptor itu sangatlah ringan. Mencuri miliaran s/d triliunan hanya dihukum beberapa tahun saja, bahkan banyak kasus besar yang merugikan negara hingga triliunan dan hingga kini masih tidak jelas penyelesaiannya, ataupun sangat sedikit koruptornya yang telah disidang atau dipenjara. Akhirnya masyarakat merasa bahwa tetap menguntungkan menjadi pejabat korup walaupun tertangkap karena hukumannya beberapa tahun saja, seterusnya dia dapat hidup nyaman karena dipenjara juga bias hidup enak dengan fasilitas yang elit, dan akan mendapatkan remisi pada setiap hari besar agama dan kenegaraan, apa lagi kalau tidak terbukti di persidangan atau malah tidak ketauan maka beruntunglah orang-orang seperti itu.
Dalam tinjauan Psikologi, seorang pemimpin dan pejabat yang, menghalalkan segala cara, dan menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok (Keluarga, suku, klan, Partai)nya, adalah termasuk kedalam kategori orang yang sakit secara mental. Banyak pemimpin yang abnormal pembawa bibit penyakit mental, seperti sikap tidak jujur, korup, tidak pernah puas dengan kekayaan, mereka bahkan menularkan penyakit sosial ini kebawahan dan bahkan ke lingkungan sekitarnya. Pemimpin-pemimpin yang sakit secara sosial itu adalah cerminan dari masyarakat yang tengah sakit pula. Kenapa? Karna mereka hadir dan muncul serta dipilih oleh masyarakat yang sangat pragmatis dan bahkan oportunis.
Akhirnya sikap-sikap seperti di atas yang memperparah korupsi sebagai pathology sosial, pemahaman masyarakat tentang korupsipun akhirnya ikut terdistorsi. dari awalnya masyarakat menganggap perilaku korupsi itu sebagai pathology sosial, suatu penyimpangan, penyakit masyarakat, saat ini masyarakat merasa orang tidak mungkin eksis kalau terlalu jujur. PENUTUP
Kartono (1997) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.
Kalau dahulu, masyarakat melihat dan menilai perilaku menyimpang seperti korupsi dari sudut pandang moralitas, yang bertentangan dengan nilai-nilai norma dan Agama saja. Akan tetapi saat ini para Psikolog sosial menyebut perbuatan korupsi dan berbagai penyimpangan sejenisnya sebagai Patologi Sosial.
Korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya, muncul dari kebiasaan yang salah dari seorang individu, yang mana kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus akan dianggap sebagai suatu yang lumrah dan akhirnya menjadi budaya buruk yang tumbuh di masyarakat.
Berbicara tentang korupsi, seringkali respon dari kebanyakan masyarakat bersikap hopless, bahkan ada yang menganggap biasa, lain halnya kalau kita berbicara tentang seorang pencopet atau maling ayam yang tertangkap, maka hujatan dan sumpah serapah terhadap pencopet dan maling sial tersebut akan berhamburan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Karena sebagian besar dari masyarakat kita tidak menyadari bahwa sebenarnya uang yang dicuri oleh para koruptor tersebut adalah miliknya juga, dan ada haknya didalam yang hilang akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang itu. (Trm)

Artikel Penelitian Terkait {Patologi Sosial} di bawah ini : Penelitian ini berusaha untuk menjawab: bagaimana peran Dinas sosial dalam upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, serta bagaimana upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial berbasis nilai di koordinasi dakwah Islam di daerah khusus ibukota Jakarta.
oleh Elidar Husein
Abstraksi: - Penelitian ini berusaha untuk menjawab: bagaimana peran dinas sosial dalam upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, serta bagaimana upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial berbasis nilai di koordinasi dakwah Islam di daerah khusus ibukota Jakarta. Dengan demikian penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui dan memahami keterkaitan patologi sosial dengan dakwah dan nahi munkar, serta untuk menemukan upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial berbasis nilai di koordinasi daerah Islam ibukota Jakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan pendekatan kualitatif, diskriptif dengan paradigma patologi sosial dari teori Max Weber dan Jerome Braun atas realitas sosial. Pengumpulan data melalui diskriptif, telaah teks, literatur, pengamatan partisipatif, observasi, wawancara mendalam, telaah teks rekaman, purposive sampel, dokumenter, brosur, dokumen, foto, profil KODI dan profil dinas sosial di panti sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara patologi sosial dengan dakwah dan nahi munkar. Berdakwah sebagian belum diatas realitas masyarakat. Dengan berdakwah dapat melakukan perubahan realitas di masyarakat dengan adanya pengertian dan pemahaman, menumbuhkan kesadaran dan dapat mengambil sikap. Peneliti juga mendapatkan dua tipe eks narkoba yakni tipe narkoba jalanan dan tipe narkoba rumahan, yang keduanya memiliki karakter yang berbeda. Menjawab temuan upaya pengertian penyederhanaan penjelasan, sistem dan upaya yang mencakup: pertama, ide-ide dalam mengidentifikasikan gejala patologis, kedua, sebab musabab gejala patologis, dan ketiga cara penyembuhan. Bahwa apa yang digambarkan dalam upaya tersebut sesuai dengan pelaku yang patologis dan sebagai salah satu teknik yang paling unggul adalah kesadaran dalam pengendalian diri serta kontrol sosial dengan tauhid yang istiqomah. Upaya ini menjawab teori Max Weber yang memprediksi masa depan bahwa paradigma ilmu pengetahuan tetap mendominasi tetapi “What to do How to live“ dengan hidup mencari makna. Demikian juga menjawab teori Jerome Braun “How social control influences self-control and vice versa“ bagaimana pengawasan sosial mempengaruhi pengendalian diri dan sebaliknya, agar tidak jatuh sakit. ( Kata Kunci : KODI/ Koordinasi Dakwah Islamiah, Patolog Sosial/Penyakit Masyarakat, Amar makruf  Nahi Munkar.)